PADANG LAWAS – Ketegangan terkait persoalan penggarapan lahan, perlindungan hutan adat, serta dampak aktivitas perusahaan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Padang Lawas. Puluhan massa Gerakan Masyarakat Dalihan Natolu mendatangi Kantor Bupati Padang Lawas di Kompleks SKPD Terpadu Sigala-Gala, Senin (31/8/2026).
Di tengah aksi tersebut, Wakil Bupati Padang Lawas H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I. (AFN) turun langsung menemui massa dan membuka ruang dialog dengan para peserta aksi.
Dalam pertemuan itu, perwakilan Dalihan Natolu menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan persoalan lahan, keberadaan hutan adat, serta dampak aktivitas PT SSL dan PT SRL terhadap ruang hidup masyarakat.
“Kami datang bukan untuk rusuh. Kami datang membawa keresahan rakyat. Satahi Saoloan, Sada Tujuan. Kami ingin kemerdekaan benar-benar dirasakan, berdaulat di atas tanah sendiri dan hidup bermartabat,” ujar perwakilan Dalihan Natolu.
Massa juga menegaskan bahwa perjuangan yang mereka suarakan berkaitan dengan hak atas tanah dan lingkungan.
“Kami berjuang untuk hak, tanah, dan lingkungan. Kemerdekaan harus dirasakan rakyat,” tegasnya.
Merespons aspirasi tersebut, Wabup AFN menyatakan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terbuka terhadap masukan masyarakat. Pemerintah daerah, menurutnya, siap memfasilitasi komunikasi antara masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing.
“Atas nama Pemerintah, kami menghargai kedatangan saudara-saudara dari Dalihan Natolu. Aspirasi ini akan kami catat dan kami tindaklanjuti. Kita cari solusi bersama,” tegas AFN.
Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan secara adil dan sesuai ketentuan hukum.
“Jangan ada masyarakat yang dirugikan, jangan ada perusahaan yang melanggar aturan, dan jangan ada hutan yang diambil alih,” lanjutnya.
Wabup AFN kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mendengar aspirasi masyarakat serta berupaya memfasilitasi dialog dan melakukan pengawasan sesuai kewenangannya.
“Aspirasi Dalihan Natolu kami dengar. Kami komitmen fasilitasi dialog, lakukan pengawasan, dan tegakkan hukum. Mari jaga Padang Lawas bersama,” tutupnya.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan pandangan secara langsung. Pemerintah daerah menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat, sementara berbagai tudingan maupun persoalan terkait aktivitas perusahaan tetap memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Turut mendampingi Wakil Bupati Padang Lawas, Asisten II Drs. Marza Zennova, M.M., bersama sejumlah pimpinan OPD terkait dan undangan lainnya.
Sumber: Diskominfo
(ASWIN)
