RUPAT — Kondisi jembatan yang berada di simpang pertigaan dekat SDN 05 Desa Pangkalan Nyirih, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, kembali menjadi perhatian masyarakat. Jembatan yang selama bertahun-tahun menjadi akses penting masyarakat tersebut kembali mengalami kerusakan dan dinilai sangat membahayakan pengguna jalan.
Jembatan tersebut merupakan akses penting yang menghubungkan wilayah Desa Pangkalan Nyirih dengan Desa Sungai Cingam dan Desa Makeruh. Selain digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari, jalur tersebut juga menjadi akses bagi anak-anak sekolah serta kendaraan yang melintas menuju sejumlah wilayah di Kecamatan Rupat.
Pantauan di lokasi, kondisi badan jalan menuju jembatan terlihat rusak dan berlubang. Bahkan pada salah satu bagian jalan terdapat lubang cukup dalam yang menganga, sehingga berpotensi membahayakan pengendara, terutama sepeda motor dan anak-anak sekolah yang setiap hari melintasi kawasan tersebut.
Persoalan jembatan ini bukan baru terjadi. Pemerintah Desa Pangkalan Nyirih bersama masyarakat sebelumnya sudah beberapa kali melakukan perbaikan secara swadaya.
Pada Juni 2024, Pemdes Pangkalan Nyirih bahkan menggelar forum diskusi bersama masyarakat, perusahaan, pengusaha serta perwakilan desa yang terdampak untuk membahas kondisi jembatan yang kembali mengalami kerusakan parah. Saat itu, perbaikan dilakukan dengan dukungan swadaya karena jembatan dinilai sangat penting sebagai akses penghubung antardesa.
Dalam pemberitaan Pemdes Pangkalan Nyirih pada 2023, jembatan yang berada di sekitar SDN 05 Pangkalan Nyirih juga disebut telah lama menjadi persoalan. Pemdes bersama masyarakat dan sejumlah perusahaan saat itu berinisiatif melakukan perbaikan sementara karena pembangunan permanen belum kunjung terealisasi.
Berulang Kali Diusulkan, Belum Ada Jawaban yang Diharapkan
Pihak Pemerintah Desa Pangkalan Nyirih menyampaikan bahwa persoalan jembatan tersebut sudah berulang kali disampaikan melalui berbagai forum perencanaan pembangunan.
Dalam setiap Musrenbangdes, pembangunan jembatan tersebut disebut selalu diusulkan sebagai salah satu skala prioritas. Bahkan, pihak desa juga telah beberapa kali memasukkan permohonan secara langsung kepada Bappeda dan Dinas PUPR, serta melakukan koordinasi dengan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari daerah pemilihan Rupat.
Namun hingga saat ini, pihak desa mengaku belum mendapatkan jawaban yang diharapkan terkait realisasi pembangunan jembatan secara permanen.
“Dari desa, setiap Musrenbang sudah kami usulkan sebagai skala prioritas. Beberapa kali juga kami memasukkan permohonan langsung ke Bappeda dan PUPR, serta berkoordinasi dengan DPRD Dapil Rupat. Namun sampai saat ini belum ada jawaban yang diinginkan,” demikian keterangan dari pihak desa.
Sementara untuk mengatasi kondisi kerusakan yang terus terjadi, Pemerintah Desa bersama lembaga desa, masyarakat, RT, perusahaan dan para pengusaha setempat sudah berkali-kali melakukan perbaikan secara gotong royong.
Upaya tersebut dilakukan semata-mata agar akses masyarakat tetap bisa dilalui dan tidak membahayakan pengguna jalan. Namun perbaikan secara swadaya dinilai hanya menjadi solusi sementara, mengingat kondisi jembatan kembali rusak setelah digunakan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari.
Kembali Diusulkan dalam Musrenbangdes
Persoalan tersebut ternyata belum selesai. Dalam Musrenbangdes Pangkalan Nyirih pada September 2025, pembangunan Jembatan Simpang SD kembali menjadi salah satu usulan yang mendapat perhatian.
Dalam forum tersebut disebutkan bahwa jembatan Simpang SD sudah beberapa kali mengalami kerusakan dan kondisi tersebut dinilai membahayakan pengguna jalan. Pihak Pemdes juga menjelaskan bahwa pembangunan jalan poros atau penghubung antardesa merupakan kewenangan pemerintah di atas desa.
Pihak desa menilai akses tersebut bukan hanya penting untuk aktivitas masyarakat, tetapi juga memiliki peran besar dalam mendukung pergerakan ekonomi warga.
Jalur tersebut menjadi akses bagi masyarakat, perusahaan maupun pengusaha setempat. Selain itu, keberadaan jembatan tersebut juga menjadi salah satu jalur menuju kawasan pariwisata Pantai Ketapang.
Dengan demikian, kerusakan jembatan tidak hanya berdampak terhadap mobilitas warga, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi dan akses menuju kawasan wisata.
Jangan Tunggu Sampai Ada Korban
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan masyarakat: sampai kapan warga harus melakukan perbaikan secara swadaya, sementara kebutuhan akan jembatan yang aman dan permanen sudah berlangsung bertahun-tahun?
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi jembatan tersebut dan segera merealisasikan pembangunan secara permanen.
Terlebih, jalur tersebut bukan hanya menjadi akses masyarakat Desa Pangkalan Nyirih, tetapi juga menjadi penghubung menuju Desa Sungai Cingam dan Desa Makeruh serta salah satu akses menuju kawasan wisata Pantai Ketapang.
Warga berharap pemerintah tidak menunggu sampai terjadi kecelakaan atau korban jiwa baru dilakukan penanganan.
Kondisi lubang dan kerusakan jalan di sekitar jembatan sangat membahayakan, terlebih lokasi tersebut berada tidak jauh dari lingkungan sekolah. Anak-anak sekolah yang berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor harus melewati akses yang kondisinya tidak ideal.
Ada Alokasi Anggaran untuk Ruas Batu Panjang–Pangkalan Nyirih
Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebelumnya memang telah mengalokasikan anggaran pembangunan sejumlah infrastruktur di Kecamatan Rupat.
Dalam Musrenbang Kecamatan Rupat 2025, pemerintah daerah menyebut adanya alokasi Rp3 miliar untuk pembangunan jembatan ruas Jalan Batu Panjang–Pangkalan Nyirih.
Namun, perlu dibedakan bahwa informasi tersebut adalah untuk ruas Batu Panjang–Pangkalan Nyirih, bukan secara spesifik menyatakan anggaran untuk Jembatan Simpang SD yang berada di dekat SDN 05 Pangkalan Nyirih.
Karena itu, masyarakat berharap ada kejelasan mengenai status perencanaan dan anggaran pembangunan Jembatan Simpang SD tersebut.
Masyarakat juga berharap pemerintah daerah dapat melihat langsung kondisi di lapangan dan mencari solusi agar pembangunan jembatan permanen dapat segera direalisasikan.
Selama ini, Pemerintah Desa bersama masyarakat, lembaga desa, RT, perusahaan dan pengusaha setempat sudah berulang kali turun tangan melakukan perbaikan secara gotong royong.
Namun, kondisi jembatan yang kembali rusak menunjukkan bahwa perbaikan sementara tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan.
Masyarakat hanya berharap satu hal: jembatan dibangun secara permanen dan layak sebelum kerusakan semakin parah dan menimbulkan korban.
Riau-24.com — Aktual, Tajam dan Terpercaya
(marhisam )
