DUMAI – Penempatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Mukhlis Suzantri, S.Hut.T., M.T., kembali menjadi sorotan. Latar belakang pendidikan yang tercantum pada gelar akademiknya memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: sejauh mana kesesuaian kompetensi seorang kepala perangkat daerah dengan bidang yang dipimpinnya?
Sorotan ini bukan semata soal gelar akademik. Jabatan Kepala Dinas Pendidikan bersentuhan langsung dengan kualitas sekolah, tenaga pendidik, kebijakan pembelajaran, pemerataan pendidikan hingga masa depan generasi muda di Kota Dumai.
Karena itu, publik mempertanyakan dasar pertimbangan Pemerintah Kota Dumai dalam menempatkan pejabat dengan latar belakang Sarjana Kehutanan (S.Hut.T.) dan Magister Teknik (M.T.) tersebut sebagai pimpinan institusi yang memiliki tugas strategis di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Kritik yang berkembang di tengah masyarakat menilai jabatan strategis di sektor pendidikan semestinya diisi berdasarkan kompetensi, pengalaman, rekam jejak dan kemampuan teknis yang benar-benar relevan dengan bidang pendidikan.
Apalagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bukan perangkat daerah yang memiliki ruang kerja sederhana. Kebijakan yang dikeluarkan menyangkut ribuan peserta didik, guru, kepala sekolah serta berbagai satuan pendidikan di Kota Dumai.
Pertanyaannya kemudian, apakah Pemerintah Kota Dumai telah mempertimbangkan aspek kompetensi teknis pendidikan secara maksimal dalam penempatan tersebut?
Publik juga menilai masih terdapat banyak figur birokrasi maupun profesional yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang pendidikan serta dinilai layak menduduki posisi tersebut.
Sorotan terhadap Mukhlis Suzantri juga tidak terlepas dari perjalanan penugasannya di sejumlah perangkat daerah.
Ketika sebelumnya dipercaya memimpin sektor pertanian, latar belakang pendidikannya dinilai memiliki keterkaitan lebih dekat dengan bidang tersebut.
Namun, ketika kini ditempatkan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, muncul pertanyaan baru mengenai kesesuaian antara kompetensi akademik, pengalaman birokrasi dan bidang tugas yang dipimpin.
Sejumlah pihak bahkan mempertanyakan sejauh mana capaian dan kontribusi yang telah ditorehkan selama menjalankan amanah di sektor pertanian. Pertanyaan tersebut tentu perlu dijawab dengan data, indikator kinerja dan capaian program, bukan sekadar opini.
Sorotan ini pada akhirnya mengarah kepada Wali Kota Dumai H. Paisal sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Publik berhak mengetahui apa pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan pejabat yang menduduki posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Apakah berdasarkan kompetensi? Pengalaman birokrasi? Hasil evaluasi kinerja? Asesmen jabatan? Atau pertimbangan lainnya?
Jika memang seluruh proses penempatan telah dilakukan sesuai ketentuan dan berdasarkan kompetensi jabatan, Pemerintah Kota Dumai tentunya memiliki ruang untuk menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Desakan agar dilakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai pun mulai mengemuka.
Namun, evaluasi seharusnya tidak berhenti pada persoalan latar belakang gelar akademik. Yang jauh lebih penting adalah mengukur kinerja secara objektif: apa target yang telah dicapai, bagaimana kualitas pelayanan pendidikan, bagaimana penyelesaian berbagai persoalan sekolah, serta apa inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Dumai.
Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian kompetensi atau kinerja dengan tuntutan jabatan, kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, jika kinerja dinilai memenuhi target dan kompetensi jabatan telah terpenuhi berdasarkan mekanisme yang berlaku, pemerintah juga berkewajiban menjelaskan hal tersebut kepada publik.
Pertanyaan Besarnya: Siapa yang Paling Tepat Memimpin Pendidikan Dumai?
Polemik ini sejatinya bukan persoalan menyerang pribadi seorang pejabat.
Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah sektor pendidikan Kota Dumai telah dipimpin oleh figur yang paling tepat, paling kompeten dan paling mampu menjawab tantangan pendidikan saat ini?
Sebab pendidikan menyangkut masa depan ribuan anak Dumai.
Jangan sampai perdebatan mengenai siapa yang menduduki kursi kepala dinas justru mengalahkan kepentingan yang jauh lebih besar: memastikan dunia pendidikan Kota Dumai dipimpin berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak dan kebutuhan daerah.
Wali Kota Dumai pun ditantang untuk menjawab secara terbuka: apa dasar penempatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, dan bagaimana hasil evaluasi kinerjanya?
Publik menunggu jawaban.
