PBG Belum Terbit, Jaminan Reklamasi Rp700 Juta Masih Estimasi, Dugaan Gangguan Mangrove Balanggala Jadi Sorotan

Berita305 Dilihat
banner 468x60

TOJO UNA-UNA, SULTENG – Aktivitas PT Indotambang Pasir Utama di wilayah Balanggala, Kabupaten Tojo Una-Una, kembali menjadi sorotan terkait persoalan perizinan bangunan, jaminan reklamasi pascatambang, serta dugaan gangguan terhadap ekosistem mangrove.

Pemberitaan ini merupakan pengembangan hasil konfirmasi media kepada pihak PT Indotambang Pasir Utama melalui WhatsApp pada November 2025. Namun, hingga November 2026, belum ada penyampaian lanjutan dari pihak perusahaan kepada media mengenai perkembangan penyelesaian persoalan tersebut.

banner 336x280

Karena itu, pemberitaan ini kembali diangkat untuk memberikan informasi kepada publik sekaligus menyoroti sejumlah persoalan yang masih membutuhkan kejelasan.

PBG Masih Menunggu Penilaian

Perusahaan mengakui bahwa proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum selesai karena masih menunggu penilaian dinas terkait melalui sistem Online Single Submission (OSS). Meski demikian, permohonan disebut telah diajukan.

Namun, pengajuan permohonan tidak sama dengan PBG yang telah diterbitkan. Jika bangunan sudah didirikan atau difungsikan, status perizinannya perlu diperiksa oleh instansi berwenang.

Jaminan Reklamasi Rp700 Juta Masih Estimasi

Terkait nominal sekitar Rp700 juta, perusahaan menegaskan bahwa angka tersebut merupakan estimasi dana yang akan ditempatkan sebagai jaminan reklamasi pascatambang (RPT), berdasarkan rencana bukaan tambang.

Dengan demikian, diperlukan dokumen persetujuan rencana reklamasi dan bukti penempatan jaminan untuk memastikan apakah kewajiban tersebut telah direalisasikan atau masih sebatas perencanaan.

Status Lahan Mangrove Dipertanyakan

Perusahaan membantah lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana (sapras) merupakan kawasan mangrove. Alasannya, jarak kerapatan tumbuhan di lokasi tersebut sekitar 3–4 meter dan perusahaan mengaku telah memperoleh pertimbangan teknis dari dinas terkait.

Namun, status ekosistem mangrove tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan jarak kerapatan pohon. Kondisi ekologis, karakteristik pesisir, serta pengaruh pasang surut juga perlu diperiksa.

Karena itu, perusahaan perlu membuka dokumen pertimbangan teknis, termasuk nama dinas penerbit, nomor surat, tanggal, dan isi rekomendasinya.

Rehabilitasi Mangrove Perlu Pengawasan

Manajemen menyatakan telah melakukan ganti rugi tegakan melalui penanaman kembali mangrove di pesisir pantai dan muara Sungai Balanggala. Perusahaan juga menyebut akan melaksanakan rehabilitasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan di Kabupaten Tojo Una-Una.

Meski demikian, kegiatan rehabilitasi tidak otomatis menggantikan kewajiban perizinan maupun menghapus dugaan pelanggaran apabila ditemukan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan.

Instansi Terkait Diminta Turun Tangan

Sejumlah persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait, khususnya mengenai status PBG, jaminan reklamasi, penggunaan lahan, dan kondisi ekosistem mangrove.

Pemeriksaan lapangan serta keterbukaan dokumen diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan dan perlindungan lingkungan.

Klarifikasi Manajemen PT Indotambang Pasir Utama

Dalam klarifikasi melalui WhatsApp pada November 2025, manajemen perusahaan menyampaikan tiga poin utama.

Pertama, PBG masih menunggu penilaian dinas terkait akibat kendala teknis dalam sistem OSS, meskipun permohonan telah diajukan.

Kedua, nominal sekitar Rp700 juta merupakan estimasi jaminan reklamasi pascatambang berdasarkan rencana bukaan tambang.

Ketiga, lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana diklaim bukan kawasan mangrove berdasarkan kondisi awal tumbuhan dan pertimbangan teknis dinas terkait.

Perusahaan juga menyatakan telah melakukan penanaman kembali mangrove di pesisir pantai dan muara Sungai Balanggala serta merencanakan rehabilitasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi perusahaan maupun instansi terkait untuk ke berimbangan berita.

Pewarta: Ahmad Tuliabu

banner 336x280