AMPANA KOTA – Persoalan sound system pada malam pembukaan Festival Budaya Bakulupi 2026 di Lapangan Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Sabtu (12/9/2026), menuai sorotan. Bukan hanya karena kualitas suara yang dinilai buruk, tetapi juga terkait besaran anggaran yang disebut mencapai Rp300 juta.
Informasi yang beredar menyebut anggaran sound system dialokasikan sekitar Rp60 juta per malam selama lima malam, atau total Rp300 juta.
Namun, persoalan tersebut semakin menjadi perhatian setelah pemilik sound system disebut mengaku hanya menerima pembayaran sebesar Rp150 juta.
Jika kedua informasi tersebut benar, maka muncul selisih sekitar Rp150 juta yang membutuhkan penjelasan. Publik mempertanyakan ke mana selisih anggaran tersebut mengalir dan untuk komponen apa saja penggunaannya.
Sorotan anggaran ini semakin menguat setelah kualitas audio pada malam pembukaan justru menuai keluhan pengunjung. Gangguan suara berupa vokal yang samar, distorsi dan feedback/storing berulang kali terdengar selama acara berlangsung.
Kondisi tersebut dinilai cukup memprihatinkan karena pembukaan Festival Budaya Bakulupi dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Gubernur Sulawesi Tengah bersama sejumlah pejabat provinsi serta ratusan masyarakat.
Salah seorang pengunjung yang juga praktisi penyedia jasa elekton di Touna menilai persoalan teknis tersebut semestinya dapat diantisipasi jika perangkat dan penataan audio dipersiapkan secara profesional.
“Memalukan. Ini acara tingkat kabupaten yang dihadiri Gubernur dan tamu provinsi, tapi persiapan teknis audionya seolah asal-asalan. Distorsi di mana-mana dan storing tidak segera ditangani,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan kewajaran anggaran apabila benar mencapai Rp300 juta, sementara pemilik sound system mengaku hanya menerima Rp150 juta.
“Kalau benar anggarannya Rp300 juta dan yang diterima pemilik sound Rp150 juta, tentu selisih Rp150 juta itu harus dijelaskan. Masyarakat berhak mengetahui penggunaannya,” katanya.
Menurutnya, penggunaan sound system untuk kegiatan outdoor berskala besar membutuhkan perhitungan kapasitas, pemetaan frekuensi mikrofon serta penempatan speaker yang tepat. Karena itu, kualitas hasil pekerjaan semestinya sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari panitia maupun dinas terkait mengenai nilai kontrak sound system, rincian anggaran, besaran pembayaran kepada penyedia jasa, serta penggunaan selisih anggaran yang dipertanyakan.
Jika informasi mengenai anggaran Rp300 juta dan pembayaran Rp150 juta tersebut benar, publik tentu menunggu penjelasan terbuka agar tidak muncul spekulasi mengenai penggunaan sisa anggaran Rp150 juta tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi panitia, dinas terkait, maupun pihak penyedia sound system untuk memberikan penjelasan atas informasi tersebut.
Pewarta: Ahmad Tuliabu
