JAKARTA – Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8). Massa yang datang dari berbagai daerah membawa tuntutan berbeda, mulai dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, hingga persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Di tengah beragam tuntutan tersebut, terdapat pula kelompok yang datang bukan untuk menolak kebijakan pemerintah, melainkan menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi salah satu kelompok yang akan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.
Tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Massa dari Pati, Jawa Tengah, juga meminta penuntasan perkara dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Pati, termasuk Bupati Pati Sudewo.
Dalam perkara tersebut, Sudewo disebut diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp2,6 miliar, dengan potensi kerugian negara yang disebut mencapai Rp42 miliar.
Selain isu korupsi, AMPB turut menyoroti pemblokiran rekening yang digunakan untuk menampung donasi operasional aksi.
Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, memastikan massa yang datang ke Jakarta akan menyampaikan aspirasi secara damai.
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) juga dijadwalkan bergabung dalam aksi di kawasan Senayan setelah sebelumnya melakukan konsolidasi di Depok.
Kelompok tersebut membawa tiga tuntutan utama, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset, penerapan hukuman mati bagi koruptor, serta penurunan harga kebutuhan pokok.
Sebelum menuju Jakarta, sekitar 2.000 anggota AMDB dijadwalkan menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8).
Setelah aksi di Depok, massa selanjutnya bergerak menuju Jakarta untuk bergabung dengan kelompok massa lainnya.
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) dijadwalkan menggelar aksi mulai pukul 14.00 WIB dengan estimasi massa sekitar 1.000 orang.
GERAM terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Mereka membawa 10 tuntutan yang mencakup sejumlah sektor, mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga pemberantasan korupsi.
GERAM juga meminta pimpinan DPR RI menemui massa dan membuka ruang dialog secara langsung.
Sejumlah tuntutan yang dibawa antara lain evaluasi terhadap Koperasi Desa Merah Putih dan program MBG, penurunan harga kebutuhan pokok, kenaikan upah buruh, pendidikan dan kesehatan gratis, perlindungan pekerja rumah tangga, serta demiliterisasi.
Mereka juga menuntut penghentian kriminalisasi terhadap aktivis serta meminta aset hasil korupsi dirampas dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
Berbeda dengan kelompok lainnya, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) dari Bangkalan, Jawa Timur, dijadwalkan datang ke Jakarta untuk menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah.
RMP4 menyiapkan 500 tiket keberangkatan bagi massa dari berbagai latar belakang, di antaranya tukang becak, buruh, kuli, tukang, sopir hingga sales.
Salah satu program pemerintah yang mendapat dukungan RMP4 adalah MBG.
Namun, dukungan tersebut disertai catatan. RMP4 meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, khususnya terhadap sejumlah dapur yang dinilai masih perlu diperbaiki.
Dengan demikian, massa RMP4 tidak membawa tuntutan untuk menghentikan program MBG. Mereka justru mendorong perbaikan tata kelola dan pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih optimal.
Rangkaian aksi di depan Gedung DPR/MPR RI tersebut memperlihatkan beragam spektrum aspirasi masyarakat. Sebagian kelompok membawa tuntutan terkait pemberantasan korupsi dan kebijakan ekonomi, sementara kelompok lainnya memilih memberikan dukungan terhadap program pemerintah dengan tetap mendorong evaluasi dan perbaikan.
Keberagaman tuntutan tersebut menjadi bagian dari dinamika penyampaian aspirasi publik yang akan berlangsung di kawasan Senayan.
**Sumber: AFU**
**#tripolco**
