DHARMASRAYA – Kabupaten Dharmasraya mencatat sejarah baru dalam kepemimpinan daerah. Annisa Suci Ramadhani Situmeang, S.H., LL.M., resmi memimpin Dharmasraya untuk periode 2025–2030. Ia tercatat sebagai bupati perempuan pertama di Kabupaten Dharmasraya sekaligus menjadi salah satu figur perempuan yang menorehkan sejarah baru dalam pemerintahan di Sumatra Barat.
Lahir di Padang pada 19 April 1990, Annisa tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik. Bekal tersebut berpadu dengan pendidikan hukum di dalam dan luar negeri serta pengalaman profesional di bidang hukum dan pemerintahan.
Annisa merupakan putri kedua Marlon Martua Situmeang, yang disebut sebagai Bupati Dharmasraya pertama. Lingkungan keluarga tersebut turut memperkenalkannya sejak dini pada dinamika pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara sang ibu, Rafnelly Rafki, merupakan akademisi yang pernah menjabat sebagai Wakil Rektor II Universitas Perintis Indonesia. Rafnelly juga merupakan putri dari dr. Rafki Ismail, mantan Kepala Dinas Kesehatan Sumatra Barat.
Latar belakang keluarga tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan Annisa sebelum akhirnya terjun langsung ke pemerintahan daerah.
Perjalanan pendidikan Annisa juga menjadi bagian menonjol dari profilnya. Ia menempuh pendidikan di SMA Negeri 8 Jakarta pada 2005–2008 sebelum melanjutkan studi hukum di Universitas Indonesia.
Pada 2012, Annisa menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Indonesia. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif dalam kegiatan organisasi, termasuk Asian Law Students’ Association (ALSA) UI dan Asosiasi Mahasiswa Hukum Bisnis UI.
Sepuluh tahun kemudian, Annisa meraih gelar Master of Laws (LL.M.) dari Columbia Law School, Amerika Serikat. Selama menempuh pendidikan di Columbia, ia juga tercatat aktif dalam Columbia Law and Economic Society.
Sebelum memasuki dunia pemerintahan dan politik elektoral, Annisa memiliki pengalaman profesional di bidang hukum.
Kariernya dimulai di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Riau pada 2013. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan profesional di sejumlah firma hukum korporat, termasuk Hadiputranto, Hadinoto, & Partners yang merupakan anggota Baker McKenzie.
Annisa kemudian berkarier di Melli Darsa & Co., yang terafiliasi dengan jaringan PwC Indonesia, dan dipercaya sebagai Managing Associate hingga 2021.
Pengalaman tersebut memberinya perspektif mengenai hukum korporasi, regulasi, serta tata kelola yang kemudian menjadi bagian dari modal profesionalnya ketika memasuki ranah pemerintahan.
Selain dunia hukum, Annisa juga memiliki pengalaman di lembaga legislatif nasional.
Pada periode 2018–2019, ia dipercaya sebagai Staf Khusus Ketua DPR RI serta Staf Khusus Komisi XI DPR RI. Pengalaman tersebut memperluas pemahamannya mengenai proses legislasi, kebijakan publik, regulasi, serta penganggaran di tingkat nasional.
Perjalanan Annisa menuju pucuk kepemimpinan Dharmasraya berlangsung dalam kontestasi Pilkada 2024. Ia berpasangan dengan Leli Arni sebagai calon wakil bupati.
Pasangan Annisa-Leli didukung koalisi besar yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PDI-P, PKB, Demokrat, PPP, PKS, PAN, dan Hanura.
Koalisi tersebut menguasai 29 dari 30 kursi DPRD Kabupaten Dharmasraya. Kondisi itu membuat pasangan Annisa-Leli maju sebagai pasangan calon tunggal dan berhadapan dengan pilihan kotak kosong.
Berdasarkan hasil rekapitulasi yang tercantum dalam informasi tersebut, pasangan Annisa-Leli memperoleh 65.922 suara atau 69,53 persen.
Annisa Suci Ramadhani bersama ratusan kepala daerah terpilih dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Merdeka, Jakarta.
Kini, tantangan Annisa bukan lagi sekadar mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin Dharmasraya. Ia juga menghadapi tanggung jawab untuk menerjemahkan pengalaman akademik, profesional, dan politiknya menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kepemimpinannya akan diuji melalui berbagai agenda pembangunan, pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara ekspektasi masyarakat dan realitas pemerintahan selama periode 2025–2030.
Catatan: Informasi profil dan angka hasil Pilkada dalam naskah ini bersumber dari materi yang diberikan, dengan rujukan Wikipedia. Untuk publikasi jurnalistik, data mengenai riwayat jabatan, komposisi koalisi, dan hasil suara sebaiknya diverifikasi kembali melalui sumber resmi KPU, pemerintah daerah, atau dokumen resmi terkait.
