Ket foto : ilustrasi
DUMAI — Di tengah perhatian publik terhadap dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa puluhan siswa SDN 013 dan SDN 015 Dumai, fakta lain terungkap. Jauh sebelum kejadian tersebut mencuat ke publik, SMAN 2 Dumai ternyata juga sempat diwarnai dugaan gangguan kesehatan pada siswa yang diduga berkaitan dengan konsumsi MBG.
Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 4 Agustus 2026. Namun berbeda dengan kejadian yang dialami siswa SDN 013 dan SDN 015 pada 13 Agustus, reaksi yang dialami siswa SMAN 2 Dumai disebut tidak muncul secara cepat setelah makanan dikonsumsi.
Kepala SMAN 2 Dumai, Kadri Rahmadi, S.Pd, membenarkan adanya laporan dari siswa dan orang tua mengenai dugaan gangguan kesehatan tersebut.
“Siswa-siswi juga kami duga keracunan MBG, namun reaksinya tidak secepat yang dialami SD 13 dan 15. Rata-rata keluhan seperti mual, muntah, diare dan indikasi lainnya terjadi pada malam hari. Keesokan harinya barulah para orang tua dan siswa melaporkan kepada kami pihak sekolah,” ujar Kadri.
Menurutnya, terdapat sekitar 20 siswa yang melaporkan mengalami keluhan kesehatan dan terindikasi mengalami gangguan setelah mengonsumsi MBG.
Pihak sekolah kemudian tidak tinggal diam. Setelah menerima laporan tersebut, SMAN 2 Dumai melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Dumai untuk melaporkan kejadian sekaligus meminta petunjuk mengenai langkah yang harus dilakukan, termasuk terkait kelanjutan distribusi MBG ke sekolah.
“Jumlah yang melaporkan ada sekitar 20 siswa kami yang terindikasi juga keracunan. Selanjutnya kami melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan Kota Dumai untuk melaporkan kejadian ini sekaligus meminta petunjuk dan arahan,” jelas Kadri.
Yang menjadi perhatian adalah, setelah adanya laporan dugaan gangguan kesehatan tersebut, distribusi MBG ke SMAN 2 Dumai tetap berlanjut pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Kadri mengatakan, keputusan tersebut dilakukan setelah pihak sekolah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Dumai.
Menurut arahan yang diterima sekolah, MBG tetap dapat diterima, namun pihak sekolah diminta melakukan pemeriksaan secara detail terhadap makanan yang datang.
“Jawaban Dinkes tetap menerima, dengan catatan pihak sekolah cek detail MBG. Kalau ada temuan yang kira-kira berpotensi basi atau tidak layak, jangan diterima dan jangan didistribusikan kepada siswa-siswa,” kata Kadri.
Dengan demikian, berdasarkan keterangan pihak sekolah, keberlanjutan distribusi bukan semata-mata keputusan sekolah, melainkan dilakukan setelah adanya koordinasi dan arahan dari instansi kesehatan.
Namun, fakta tersebut kini kembali menjadi perhatian publik. Apalagi distribusi MBG disebut berasal dari SPPG Sehat Sejahtera Bersama, yang melayani ribuan penerima manfaat.
Pertanyaan yang kemudian muncul bukan hanya mengenai penyebab gangguan kesehatan yang dialami siswa SMAN 2 Dumai, tetapi juga bagaimana proses evaluasi terhadap dapur SPPG dan keamanan makanan dilakukan setelah adanya laporan tersebut.
Apakah saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap bahan baku? Apakah sampel makanan diamankan dan diperiksa di laboratorium? Apakah ada pemeriksaan terhadap proses pengolahan, penyimpanan hingga distribusi makanan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan apakah prosedur keamanan pangan telah dijalankan secara optimal.
Peristiwa di SMAN 2 Dumai tersebut ternyata juga belum banyak diketahui masyarakat luas.
Bahkan, ketika kasus dugaan keracunan MBG kembali terjadi pada siswa SDN 013 dan SDN 015 pada 13 Agustus, informasi mengenai kejadian sebelumnya di SMAN 2 Dumai disebut belum sampai kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Mukhlis Suzantri, S.Hut.T., M.T, mengakui dirinya baru mengetahui informasi mengenai dugaan kejadian di SMAN 2 Dumai pada 13 Agustus.
“Kalau untuk keracunan yang dialami anak SMA 2, saya baru dapat informasi pada Kamis (13/08), ketika saya mendampingi anak-anak kami SD 13 dan 15 yang keracunan, pada saat saya datang di sekolah dan RSUD,” ujar Mukhlis.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dugaan kejadian di SMAN 2 Dumai memang tidak berkembang menjadi informasi publik secara luas, meskipun pihak sekolah mengaku telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan.
Kondisi ini sekaligus membuka ruang pertanyaan mengenai alur pelaporan dan koordinasi antarinstansi dalam penanganan dugaan kejadian luar biasa yang berkaitan dengan keamanan pangan dalam program MBG.
Meski terdapat laporan sekitar 20 siswa dengan keluhan mual, muntah dan diare, perlu ditegaskan bahwa belum ada dasar untuk menyimpulkan MBG sebagai penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut.
Hubungan antara makanan yang dikonsumsi dengan gejala kesehatan harus dibuktikan melalui pemeriksaan medis, epidemiologis, penelusuran makanan yang dikonsumsi serta, bila diperlukan, pengujian laboratorium terhadap sampel makanan maupun bahan terkait.
Karena itu, istilah “dugaan keracunan” tetap harus digunakan sampai terdapat hasil pemeriksaan resmi yang dapat memastikan penyebabnya.
Namun demikian, laporan dari pihak sekolah mengenai sekitar 20 siswa yang mengalami keluhan setelah mengonsumsi MBG merupakan informasi yang patut mendapatkan perhatian dan penelusuran serius.
Kini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada kejadian 13 Agustus yang menimpa siswa SDN 013 dan SDN 015.
Terungkapnya dugaan kejadian di SMAN 2 Dumai pada 4 Agustus membuat pertanyaan mengenai pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG di Dumai menjadi semakin besar.
Publik tentu ingin mengetahui apa langkah yang telah dilakukan Dinas Kesehatan setelah menerima laporan dari SMAN 2 Dumai.
Apakah SPPG Sehat Sejahtera Bersama telah menjalani evaluasi menyeluruh? Apakah terdapat pemeriksaan terhadap dapur, bahan baku, rantai penyimpanan dan distribusi? Apakah prosedur pengawasan diperketat setelah munculnya laporan tersebut?
Dan yang tidak kalah penting, apa langkah korektif yang dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi?
Sebab program MBG menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak dan pelajar dalam jumlah besar. Setiap dugaan gangguan kesehatan semestinya menjadi bahan evaluasi serius, bukan hanya untuk mencari penyebab, tetapi juga memastikan sistem pencegahan berjalan.
Dugaan kejadian di SMAN 2 Dumai mungkin luput dari perhatian publik luas. Namun, ketika fakta tersebut kini terungkap di tengah kasus dugaan keracunan MBG yang lebih besar pada 13 Agustus, rangkaian peristiwa ini patut menjadi momentum untuk membuka kembali seluruh proses pengawasan.
Bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan untuk memastikan satu hal : makanan yang diberikan kepada ribuan anak benar-benar aman, layak konsumsi, dan memenuhi standar keamanan pangan.
Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan dari pihak sekolah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, pengelola SPPG, maupun pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan program MBG di Kota Dumai. (Tim)
